Gerindra Soroti Defisit P-APBD Bondowoso Membengkak Rp 145,1 Miliar

Foto: Juru bicara Fraksi Gerindra, Abd. Majid saat rapat paripurna di DPRD Bondowoso

Bondowoso/Arussatu.id. Fraksi Partai Gerindra DPRD Bondowoso menyoroti pelebaran defisit dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 yang mencapai Rp 145,1 miliar. Fraksi Gerindra menilai peningkatan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan anggaran yang terukur agar tidak menjadi beban pada APBD tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Abd. Majid, dalam penyampaian pandangan akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait persetujuan penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Majid mengatakan, Fraksi Gerindra telah mengikuti seluruh proses pembahasan P-APBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Setelah mencermati perubahan struktur anggaran, fraksi menyampaikan sejumlah catatan sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat Bondowoso.

Menurut dia, defisit APBD mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sebelumnya Rp 34,1 miliar menjadi Rp 145,1 miliar. Artinya, terdapat peningkatan defisit sekitar Rp 111 miliar dalam perubahan APBD tersebut.

" Fraksi Gerindra mengingatkan agar penggunaan SILPA sebesar Rp 145 miliar ini benar-benar terukur dan tidak dipakai ganda. Jangan sampai kita mewariskan beban ke APBD 2027," kata Majid, Jum'at (11/9/2026). 

Gerindra juga mencermati ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan belanja. Dalam P-APBD 2026, kenaikan belanja disebut mencapai 7,87 persen, sementara pendapatan hanya meningkat sekitar 1,95 persen.

Selain persoalan defisit, Gerindra memberikan apresiasi terhadap penurunan belanja pegawai sebesar Rp 15,01 miliar. Penurunan itu dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi belanja pegawai.

Namun, menurut Majid, efisiensi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh karena pada saat yang sama belanja barang dan jasa justru meningkat cukup besar.

" Efisiensi belanja pegawai sangat kami apresiasi, tetapi sangat disayangkan efisiensi tersebut langsung habis karena belanja barang dan jasa naik sebesar Rp 66,35 miliar atau 11,45 persen," ujarnya.

Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci penggunaan tambahan anggaran belanja barang dan jasa tersebut. Fraksi itu mengingatkan agar kenaikan anggaran tidak sekadar terserap untuk kebutuhan administratif, perjalanan dinas, maupun kegiatan seremonial.

Majid menegaskan, tambahan belanja barang dan jasa seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya penguatan pelayanan RSUD, pemenuhan alat kesehatan, serta pelayanan dasar lainnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti kenaikan belanja hibah sebesar Rp 6,64 miliar atau sekitar 13,16 persen.

" Tambahan anggaran hibah harus disalurkan secara tepat sasaran dan melalui proses verifikasi yang ketat, " Ujarnya. 

Gerindra mendorong agar anggaran hibah tersebut diarahkan untuk penguatan sekitar 38.000 UMKM sebagaimana tercantum dalam KUA-PPAS, pengembangan klaster kopi dan tembakau Bondowoso, serta bantuan bagi desa, masjid, dan sekolah yang benar-benar membutuhkan.

" Lakukan verifikasi agar tidak terjadi politik anggaran," kata Majid.

Terkait kegiatan lanjutan yang belum selesai pada 2025, termasuk pembangunan penerangan jalan umum (PJU), Fraksi Gerindra mendukung penggunaan SILPA untuk penyelesaiannya. Namun, pemerintah daerah diminta menetapkan target waktu yang jelas agar pekerjaan tidak kembali terlambat dan menumpuk hingga akhir tahun anggaran.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra akhirnya menyatakan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Gerindra menekankan bahwa efisiensi belanja pegawai harus diikuti dengan efisiensi belanja barang dan jasa.

" Jangan sampai hemat di depan, boros di belakang. Kami berharap P-APBD 2026 ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, petani, UMKM, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Bondowoso," Pungkasnya. (Eko)