Fraksi Demokrat-PKS Soroti Lonjakan SiLPA dan Disiplin Penyerapan APBD Bondowoso

Foto: Juru bicara Fraksi Demokrat-PKS, Ketut Yudi Kartiko saat memberikan naskah pandangan akhir fraksi ke Ketua DPRD dalam rapat Paripurna 

Bondowoso/Arussatu.id. Fraksi Demokrat-PKS DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta pentingnya peningkatan disiplin penyerapan anggaran dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS, Ketut Yudi Kartiko, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.

Fraksi Demokrat-PKS mengapresiasi tanggapan dan jawaban Bupati Bondowoso beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap pandangan umum fraksi maupun pertanyaan dan saran Badan Anggaran DPRD.

" Setelah mencermati seluruh penjelasan pemerintah daerah, Fraksi Demokrat-PKS memberikan sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD hingga akhir tahun anggaran, " Kata legislator partai PKS, Jum'at (11/9/2026). 

Salah satu perhatian utama berkaitan dengan SiLPA hasil audit tahun 2025 yang mengalami kenaikan signifikan. Nilainya meningkat 325,02 persen, dari sekitar Rp34,14 miliar menjadi Rp145,11 miliar.

Menurutnya, kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi pelampauan pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk Tambahan Penghasilan Guru (TPG) sekitar Rp33 miliar serta adanya sisa dana spesifik yang belum dapat dibelanjakan sesuai ketentuan.

Ia mengatakan, kenaikan pendapatan memang tidak selalu secara otomatis dapat diterjemahkan menjadi tambahan belanja. Sebab, terdapat dana tertentu yang penggunaannya terikat ketentuan dan harus diperhitungkan sebagai SiLPA.

Meski demikian, kondisi tersebut tetap perlu menjadi evaluasi pemerintah daerah agar penyerapan anggaran pada tahun berjalan dapat dilakukan lebih optimal.

" Kami tetap mengingatkan agar Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun berjalan, sehingga ke depan tidak selalu bergantung pada SiLPA dalam menutup defisit anggaran," kata Ketut Yudi Kartiko.

Selain persoalan SiLPA, Fraksi Demokrat-PKS juga mencermati perubahan sejumlah target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa target mengalami penurunan, antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Fraksi meminta penyesuaian target pendapatan tetap didasarkan pada evaluasi realisasi yang terukur. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, serta penyesuaian target retribusi juga dinilai perlu dilakukan secara realistis.

" Di sisi belanja, fraksi memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Rantas atau ruas jalan tuntas, Bondowoso Menyala, pembangunan infrastruktur permukiman, rehabilitasi irigasi, hingga pembenahan pengelolaan persampahan, " Tuturnya. 

Untuk program Rantas, Fraksi Demokrat-PKS mencatat adanya penanganan drainase sekitar 0,5 kilometer, rehabilitasi jalan 9,31 kilometer, rekonstruksi 52,72 kilometer, pemeliharaan rutin sekitar 70 kilometer, serta tambahan penanganan jalan non-ruas sepanjang 1,50 kilometer.

Namun, dengan kebutuhan penuntasan sekitar 310,035 kilometer jalan belum mantap yang masih mencapai kurang lebih Rp1,03 triliun, fraksi meminta pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, terukur, berkelanjutan, dan akuntabel.

Fraksi juga menyoroti penggunaan dana spesifik, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Penggunaannya diminta tetap diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kesejahteraan, kesehatan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Di bidang pelayanan publik, Fraksi Demokrat-PKS turut mengapresiasi pemenuhan alat kesehatan RSUD dr. H. Koesnadi dan rencana perluasan ruang ICU dari delapan menjadi 12 tempat tidur. Status Puskesmas yang beralih menjadi BLUD juga diminta terus dievaluasi agar fleksibilitas pengelolaan keuangan benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu, dalam aspek pembangunan manusia, fraksi mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka makro. Capaian pertumbuhan ekonomi 5,32 persen dan sejumlah indikator lain perlu diikuti penurunan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fraksi Demokrat-PKS kemudian merekomendasikan pemerintah daerah memperkuat PAD dan pengelolaan aset, meningkatkan disiplin penyerapan anggaran, menjaga konsistensi program prioritas, serta memperkuat koordinasi antara TAPD, BPKAD dan perangkat daerah teknis dalam pengendalian APBD Perubahan 2026.

" Program prioritas harus tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dirinya menambahkan, Fraksi Demokrat-PKS juga mendorong percepatan proses perencanaan dan pengadaan, termasuk penyelesaian spesifikasi teknis dan HPS sebelum DPA turun serta percepatan lelang agar kontrak kegiatan dapat dilakukan lebih awal. 

" Dengan demikian, persoalan rendahnya penyerapan anggaran dan penumpukan pekerjaan di akhir tahun dapat ditekan, " Pungkasnya. (Eko)