Demokrat-PKS Soroti Lonjakan Belanja dan SiLPA dalam Perubahan APBD Bondowoso

Foto: suasana rapat Paripurna penyampaian pandangan Fraksi di DPRD Bondowoso

Bondowoso/Arussatu.id. Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso menyoroti lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk menutup defisit dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS, Subangkit Adiputra mengatakan fraksinya mengapresiasi penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 yang diarahkan untuk memperkuat tema pembangunan daerah, yakni penguatan ekonomi lokal berbasis inovasi dan kemandirian menuju pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Namun, menurut dia, terdapat sejumlah perubahan struktur anggaran yang perlu mendapatkan pendalaman dan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam dokumen perubahan APBD, pendapatan daerah naik dari sekitar Rp1,826 triliun menjadi Rp1,862 triliun atau bertambah Rp35,57 miliar. Sementara belanja daerah meningkat lebih besar, dari Rp1,860 triliun menjadi Rp2,007 triliun atau bertambah Rp146,54 miliar.

“Pertumbuhan sisi belanja daerah sebesar 7,88 persen jauh melampaui pertumbuhan pendapatan daerah yang hanya 1,95 persen,” kata Subangkit dalam penyampaian pandangan Fraksi Demokrat-PKS, Jum'at (4/9/2026). 

Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp145,11 miliar. Defisit itu sepenuhnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Demokrat-PKS menilai penggunaan SiLPA tersebut perlu mendapat perhatian serius karena nilainya meningkat hingga 325,02 persen dibandingkan estimasi awal. SiLPA yang semula diproyeksikan Rp34,14 miliar meningkat menjadi Rp145,11 miliar.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran pada 2025 hingga menghasilkan SiLPA dalam jumlah besar. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan langkah konkret agar persoalan serapan anggaran rendah tidak kembali terjadi pada 2026.

Sorotan berikutnya diarahkan pada belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi. Anggaran sektor tersebut meningkat hampir dua kali lipat, dari Rp55,02 miliar menjadi Rp109,41 miliar atau naik 98,86 persen.

Kenaikan itu dinilai sejalan dengan program prioritas “Rantas” atau ruas jalan tuntas. Meski demikian, Fraksi Demokrat-PKS mempertanyakan kesiapan pelaksanaan pekerjaan mengingat perubahan APBD baru disahkan menjelang akhir tahun anggaran.

“Bagaimana kesiapan readiness, mulai dari DED, dokumen lelang hingga jadwal pelaksanaan, agar tambahan belanja modal jalan tersebut dapat direalisasikan tuntas sebelum tahun anggaran berakhir,” ujarnya. 

Fraksi Demokrat-PKS juga menyoroti penurunan target Pajak Daerah sebesar Rp2,40 miliar atau 2,09 persen. Kondisi itu dinilai perlu dijelaskan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi kebijakan pemerintah daerah yang menyebut optimalisasi PAD melalui peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp7,50 miliar menjadi Rp3,68 miliar atau berkurang 50,97 persen. Fraksi meminta pemerintah merinci komponen yang mengalami koreksi serta dasar pertimbangan penurunannya.

Kenaikan Belanja Tidak Terduga sebesar 172,17 persen, dari Rp6,10 miliar menjadi Rp16,60 miliar, turut menjadi perhatian. Fraksi meminta penjelasan mengenai hambatan teknis maupun regulasi yang menyebabkan sejumlah dana khusus belum dapat dialokasikan ke program dan kegiatan definitif.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat-PKS mencatat Belanja Barang dan Jasa meningkat Rp66,36 miliar atau 11,45 persen. Pemerintah daerah diminta menyampaikan rincian penggunaan tambahan anggaran tersebut pada setiap perangkat daerah agar belanja tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap prioritas pembangunan.

Fraksi Demokrat-PKS juga memberikan sejumlah saran. Beasiswa diminta tetap menjadi program prioritas dan dialokasikan secara berkelanjutan. Bantuan untuk masjid, mushola, madrasah, dan yayasan juga diharapkan tetap memiliki ruang penganggaran dengan mekanisme verifikasi dan pertanggungjawaban yang ketat.

Sementara untuk sektor olahraga, Fraksi Demokrat-PKS mendorong Stadion Magenda menjadi salah satu program strategis daerah sehingga dapat diupayakan memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Perbaikan lapangan atau rumput serta atap tribun dinilai perlu menjadi prioritas awal.

Dirinya mengatakan tiga hal tersebut, yakni pendidikan melalui beasiswa, pelayanan sosial-keagamaan melalui bantuan lembaga, serta pembinaan olahraga dan aset daerah melalui Stadion Magenda, perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Bondowoso.

Fraksi Demokrat-PKS berharap seluruh perubahan struktur APBD 2026 tidak hanya mampu meningkatkan belanja, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal daerah. (Eko)