PKB Apresiasi Raperda APBD 2027 Bondowoso Diserahkan Lebih Awal, Minta Anggaran Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Foto: Juru Bicara Fraksi PKB, Deni Kurniawan saat membacakan PU Fraksi dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso

Bondowoso/Arussatu.id. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Deni Kurniawan, dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027. Menurut dia, penyampaian dokumen lebih awal memberikan waktu yang lebih memadai bagi DPRD untuk melakukan pencermatan dan pembahasan.

Deni mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya Raperda APBD biasanya baru disampaikan mendekati akhir Oktober, bahkan pernah hingga pertengahan November. Kondisi tersebut membuat waktu pembahasan menjadi lebih terbatas.

“Penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada waktu yang lebih awal ini merupakan perkembangan positif dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Deni dalam rapat DPRD Bondowoso.

Menurut Fraksi PKB, tambahan waktu pembahasan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemenuhan ketepatan waktu administrasi. 

" Ruang waktu yang lebih panjang diharapkan dapat digunakan untuk membedah substansi anggaran secara lebih komprehensif, termasuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah, " Ujarnya. 

Selain persoalan waktu pembahasan, Fraksi PKB juga menyoroti kebijakan hibah aspal kepada pemerintah desa. Program tersebut dinilai memiliki arti penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran Dana Desa oleh pemerintah pusat.

PKB meminta program hibah aspal dapat dipertimbangkan kembali dalam APBD 2027 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan mengenai hibah. Program tersebut juga diharapkan dapat disinergikan dengan program RANTAS yang merupakan turunan visi dan misi Kabupaten Bondowoso.

Dalam pandangan fraksi, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dapat dilakukan melalui pembagian peran. Pemerintah kabupaten dapat mendukung penyediaan material aspal, sementara pemerintah desa berkontribusi terhadap kebutuhan material pendukung maupun biaya tenaga kerja sesuai ketentuan.

" Fraksi PKB juga meminta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut dapat diperhatikan, khususnya masyarakat dalam Desil 1 hingga Desil 4 sepanjang sesuai ketentuan. Skema padat karya dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, " Ungkapnya. 

Persoalan lain yang disoroti adalah pemanfaatan aset daerah. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, mulai dari status hukum, kondisi fisik, potensi pemanfaatan hingga nilai ekonominya.

Deni menyampaikan, aset daerah yang tidak produktif berpotensi menjadi beban dari sisi pemeliharaan dan pengamanan. Karena itu, aset yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, dikerjasamakan, disewakan, atau digunakan untuk kegiatan produktif sesuai peraturan perundang-undangan.

Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap rencana pinjaman daerah untuk membiayai rehabilitasi sarana dan prasarana RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. PKB menilai peningkatan kualitas fasilitas rumah sakit penting, tetapi kebijakan pembiayaan melalui pinjaman perlu dihitung secara hati-hati.

Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah menjelaskan kajian administrasi, legalitas, teknis, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan fiskal daerah terkait rencana pinjaman tersebut. Termasuk nilai pinjaman, total kewajiban pembayaran, jangka waktu, dan proyeksi kemampuan APBD dalam memenuhi kewajiban tanpa mengurangi pembiayaan pelayanan publik lainnya.

Selain rumah sakit, PKB menyoroti kondisi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Fraksi PKB mendorong adanya pembaruan armada pemadam kebakaran yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan operasional secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, Fraksi PKB berharap APBD 2027 menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kemandirian fiskal daerah. 

" Penyampaian Raperda yang lebih awal dinilai dapat menjadi momentum untuk membangun proses penganggaran yang lebih tertib, berbasis data, kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal, serta target kinerja yang terukur, " Pungkasnya. (Eko)